Pemerintah Kabupaten Pacitan kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji bersama Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Arif Setia Budi dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Jumat (29/5).
Capaian tersebut menjadi prestasi yang membanggakan karena merupakan opini WTP ke-15 kali secara berturut-turut yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Pacitan. Raihan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, Arif Setia Budi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan yang telah mampu mempertahankan opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil sinergi antara eksekutif, legislatif, serta seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara akuntabel dan bertanggung jawab. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kualitas tata kelola keuangan daerah dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.
Pencapaian opini WTP ke-15 berturut-turut ini diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan serta menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Pacitan kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel.