Komisi II Dorong Pemerintah Wujudkan Pacitan Bebas Pasung

By Media Center 15 Okt 2020, 14:03:10 WIB Berita
Komisi II Dorong Pemerintah Wujudkan Pacitan Bebas Pasung

Gambar : Anggota komisi II DPRD Pacitan Ririn Subianti berharap adanya pendampingan dan di rehabilitasi ODGJ dengan dukungan semua pihak


Anggota DPRD Pacitan, Ririn Subianti berharap kabupaten Pacitan bisa mewujudkan daerah bebas pasung. Ia mendorong eksekutif untuk memberikan layanan sosial intens kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa(ODGJ).”Orang dengan gangguan mental turut menjadi tanggung jawab pemerintah. Pengobatan dan rehabilitasi terukur jadi kuncinya.”Tutur anggota DPRD dari fraksi PKS tersebut.

Ririn menambahkan, diskriminasi terhadap ODGJ di tengah masyrakat harus di hilangkan.Pihaknya berharap perangkat desa sebagai instansi pemerintah paling dekat dengan warga, berperan aktif untuk menghindarkan pengucilan hingga bullying terhadap orang dengan gangguan jiwa. Sebaliknya, ODGJ harus di dampingi dan di rehabilitasi dengan dukungan semua pihak. Baik lingkungan, keluarga dan juga pemerintah.”Kepala wilayah yang mengetahui karakteristik lingkunganya harus menjadi pemeran untuk sama sama menangani orang dengan gangguan kejiwaan.”.Imbuh Ririn.

Secara kumulatif, dinas kesehatan sudah menangani sekitar 1.400 kasus orang dengan gangguan jiwa .Sementara itu, tahun ini 27 orang ODGJ berat sudah dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa di Surakarta. Sebagian besar penderita gangguan jiwa tersebut telah  kembali normal, bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Meski masih tercatat dalam daftar ODGJ dan memerlukan pendampingan khusus dinas terkait.

Yang memprihatinkan, hingga awal oktober 2020 ini tercatat masih ada sedikitnya 15 ODGJ yang dipasung, lantaran dinilai membahayakan, serta meresahkan masyarakat. pengertian dipasung, bukan sebatas kedua kakinya dikunci dengan alat atau dirantai. Namun juga membatasi gerakan akses ke dunia luar. Misalnya, dibuatkan kamar sendiri yang terpisah dari keluarga sehingga komunikasi dengan luar tidak ada, atau diborgol.

pederita gangguan jiwa kebanyakan berada direntang umur 25 sampai dengan lansia, dengan berbagai macam faktor sebagai penyebabnya, seperti masalah rumah tangga,ekonomi, hingga korban phk.DPRD DAN Pemkab telah menyediakan anggaran untuk perawatan sampai tingkat rujukan ke rumah sakit jiwa (RSJ) sebesar 180 juta.




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment