Fraksi Partai Golkar : Bupati Harus Menjelaskan Target Kinerja Sebagai Konsekwensi Peningkatan Belanja Pegawai

By Media Center 05 Agu 2015, 15:35:54 WIB Berita
Fraksi Partai Golkar : Bupati Harus Menjelaskan Target Kinerja Sebagai Konsekwensi Peningkatan Belanja Pegawai

Dalam pemandangan umum terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2015, Fraksi Partai Golkar menyoroti beberapa hal. Diantaranya, untuk pendapatan daerah, proyeksi semula dari Rp 1.231.166.745.141 menjadi Rp 1.413.668.391.048,82 atau ada kenaikan sebesar Rp 182.501.645.907,82. Jika diprosentasekan ada kenaikan sebesar 14.82 persen. Perlu diperhatikan terhadap upaya yang konkret dan jelas  serta upaya taktis dan strategis apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga target pendapatan daerah tersebut dapat tercapai. Terkait PAD, ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh bupati. Pertama, hasil pajak daerah, masih bisa ditingkatkan proyeksinya dari sumber pendapatan pajak, restoran dan lainnya. Kedua,hasil retribusi yang kurang maksimal seperti pelelangan dan parkir. Untuk hal tersebut Fraksi Partai Golkar perlu mendapatkan penjelasan dari Bupati.

Dari sisi belanja, besaran Rp 1.541.444.192.752 digunakan untuk belanja langsung yang semula direncanakan sebesar Rp 935.786.180.235 mengalami kenaikan sebesar Rp 108.978.705.654 atau sebesar 11,65 persen. Sementara, untuk belanja langsung yang semula direncanakan Rp 333.836.826.072 mengalami kenaikan sebesar Rp 162.842.480.791 atau naik 48,78 persen.

“Pada prinsipnya perencanaan belanja daerah dilakukan secara terukur yang diikuti dengan capaian kinerja pelayanan dan berorientasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,”kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar.

Sementara, untuk proyeksi perubahan belanja daerah, dari pos belanja tidak langsung, Fraksi Partai Golkar berpendapat adanya kenaikan anggaran disebabkan oleh tunjangan profesi yang jumlahnya sangat tinggi. Namun, jika mencermati acress dan mengacu pada realisasi belanja pegawai tahun 2014, acress tidak harus dimaksimalkan 2,5 persen. Menurut pencermatan Fraksi Partai Golkar, dengan mengalokasikan 1,5 persen itu sudah mencukupi kebutuhan. Dan untuk pos belanja langsung Fraksi Partai Golkar memohon penjelasan tentang target kinerja sebagai konsekwensi dari peningkatan belanja pegawai.

“Terkait proyeksi perubahan pembiayaan daerah, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi semangat pemerintah untuk memaksimalkan sumber daya yang ada berupa dana untuk pembangunan, sehingga silpa pada APBD 2015 ini diproyeksi nihil. Namun, sangat diharapkan pada pelaksanaan serta realisasinya tidak terjadi silpa yang diperoleh dari efisiensi anggaran karena lemahnya perencanaan dan tidak terlaksananya kegiatan. Akan tetapi, berasal dari PAD yang tentunya hasil kerja keras dari Bupati dan jajaran SKPD”




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment