FGab Pembangunan Nasional : Infrastruktur dan Kekeringan Harus Mendapat Perhatian Serius Pemerintah

By Media Center 05 Agu 2015, 15:40:50 WIB Berita
FGab Pembangunan Nasional : Infrastruktur dan Kekeringan Harus Mendapat Perhatian Serius Pemerintah

Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional dalam pemandangan umum terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2015 mengkritisi struktur dan perangkaan Raperda APBD Perubahan yang disampaikan oleh Bupati Pacitan. Beberapa diantaranya adalah, estimasi pendapatan daerah dari PAD masih bisa ditingkatkan lagi karena ada potensi besar yang belum digarap secara maksimal. Misalnya, pajak IMB, pajak mineral bukan logam dan batuan khususnya untuk pekerjaan yang anggarannya berasal dari APBN atau APBD Propinsi yang tidak masuk APBD kabupaten. Disamping itu, pemerintah daerah harus proaktif supaya piutang di tahun 2015 dapat terbayarkan sehingga otomatis akan menambah PAD. Proyeksi semula dari Rp 1.231.166.745.141 menjadi Rp 1.413.668.391.048,82 atau ada kenaikan sebesar Rp 182.501.645.907,82. Jika diprosentasekan ada kenaikan sebesar 14.82 persen.

“Untuk lain-lain pendapatan yang sah, apakah target yang ditampilkan sudah final? Mohon ada penjelasan lebih rinci,” kata Juru Bicara Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional.

Selain itu, Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional juga meminta penjelasan bupati terkait penambahan belanja pegawai, penambahan anggaran bantuan sosial dan penambahan belanja tak terduga. Terkait dengan belanja secara keseluruhan yang mengalami penambahan, penggunaannya wajib mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang tertuang dalam RPJMD.

Dari sisi belanja, besaran Rp 1.541.444.192.752 digunakan untuk belanja langsung yang semula direncanakan sebesar Rp 935.786.180.235 mengalami kenaikan sebesar Rp 108.978.705.654 atau sebesar 11,65 persen. Sementara, untuk belanja langsung yang semula direncanakan Rp 333.836.826.072 mengalami kenaikan sebesar Rp 162.842.480.791 atau naik 48,78 persen.

“Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak harus menjadi skala prioritas seiring dengan penambahan anggaran pada SKPD terkait. Progress proyek skala nasional seperti Pelabuhan Gelon, JLS dan Waduk Thukul juga perlu dijelaskan. Pertambangan illegal juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah”




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment