DPRD Sahkan Raperda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

By Media Center 26 Agu 2021, 10:11:00 WIB Berita
DPRD Sahkan Raperda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

DPRD Kabupaten Pacitan mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam sidang Paripurna pengambilan keputusan, Selasa(24/8). Peraturan yang merupakan usulan eksekutif ini terdiri dari 16 bab 208 pasal. Ketuk palu dan penandatanganan bersama, menandai berakhirnya tugas Panitia Khusus (Pansus) bentukan DPRD Pacitan yang membahas rancangan peraturan tersebut. “Berlakukan perda ini nanti sebagai pengganti Perda Kabupaten Pacitan sebagai nomor 7 tahun 2006,” Terang juru bicara pansus, Wahyu Pujiono.

Raperda yang dibahas sejak tahun 2020 ini, mutatis mutandis disusun berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan beberapa poin muatan lokal. Pada dasarnya keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Melalui perda ini, pengelolaan keuangan daerah harus ditata secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Sesuai asas dan fungsi keuangan daerah yakni digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, maka DPRD sebagai representasi rakyat, memberikan kuasa kepada kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif untuk melakukan pengeluaran keuangan daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah.

Sesuai Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 bahwa Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Untuk itu, pejabat pengelola keuangan daerah sebagai eksekutor utama, memiliki peran vital dalam mewujudkan ouput maksimal dari pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap, pejabat pengelola keuangan daerah senantiasa menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan hukum.




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment