Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/imagomed/public_html/dprd.pacitankab.go.id/config/koneksi.php on line 12
Tanggapan Fraksi DPRD Atas Tiga Usulan Raperda

081234123504

Tanggapan Fraksi DPRD Atas Tiga Usulan Raperda

23 Agustus 2017
14:41:18 WIB
DPRD Kabupaten Pacitan menggelar sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas usulan tiga Raperda pada (14/7/2017). Secara umum kelima fraksi di DPRD Pacitan, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat dan Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional setuju dengan dicabutnya beberapa perda yang bertentangan dengan aturan diatasnya.
 
Begitu juga dengan pembahasan Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD harus segera dilakukan mengingat dalam ketentuan undang-undang, yakni PP 18/2017, penjabarannya dapat diatur dama perda dan perbup.
 
Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan umumnya sangat memahami alasan pencabutan perda 15/2011 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana telah diubah dengan perda 11/2013. Namun tentu saja pencabutan perda tersebut ada implikasinya. Karena sektor kelautan sangat penting bagi Pacitan. 
 
Fraksi Partai Demokrat juga meminta penjelasan kepada bupati terkait beberapa hal dengan dicabutnya beberapa perda yang mengatur trentang desa. Seperti, persoalan sekretaris desa yang juga belum menemui titik temu, pengembangan potensi desa, terkait keuangan kepala desa dan perangkat yang terdapat kesenjangan antara desa yang kaya dan desa yang minus, dan penjelasan penyusunan peraturan desa sebagaomana diatur dalam Permendagri 111/2014.
 
Sementara, berkaitan dengan pembahasan PP 18/2017, Fraksi Partai Demokrat berpendapat agar semua pihak bersikap bijak agar tidak menciptakan kegaduhan, dan berproses sebagaimana mestinya.
 
Selain ketiga hal tersebut diatas, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti pengelolaan dana BOS untuk sekolah negeri dan swasta dimana dalam pelaksanaannya banyak terjadi kesenjangan dan ketimpangan. Terkait dengan penyerapan belanja langsung dan tidak langsung disektor hibah, basos dan BK banyak dikeluhkan masyarakat, mulai dari perbup yang sering berubah, kesiapan OPD dan koordinasi antar OPD yang kurang berjalan maksimal.
 
Fraksi Partai Golkar juga sepakat dicabutnya perda 15/2011 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana telah diubah dengan perda 11/2013 tetapi juga berharap agar pemerintah daerah cepat tanggap jika terjadi permasalahan dilapangan dengan berkoordinasi dengan propinsi.
 
Terkait pencabutan beberapa perda terkait pemerintahan desa, Fraksi Partai Golkar dapat memahami. Namun, khusus untuk perda 15/2006, sesuai dengan UU 6/2014 bahwa besaran tunjangan kepala desa dan perangkat selanjutnya diatur dalam peraturan bupati. Pertanyaannya, apakah perbup sudah dibuat dan besarannya apakah sudah ada kajian dan disesuaikan dengan UMK.
 
Untuk Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, sesuai dengan aturan, dalam 3 bulan setelah aturan diundangkan, untuk pelaksanaannya Fraksi Partai Golkar berharap agar Perda dan Perbup sebagai tindak lanjutnya untuk ditetapkan secepatnya.
 
Fraksi  PDI Perjuangan dalam pemandangan umumnya menjelaskan terkait dengan pencabutan perda 15/2011 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana telah diubah dengan perda 11/2013, berharap pemerintah daerah agar melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah untuk disesuaikan dengan peraturan diatasnya agar tidak berdampak kepada masyarakat, khususnya nelayan. Juga harus dipikirkan apakah kesejahteraan para nelayan bukan lagi tanggung jawab pemerintah daerah dengan pengalihan wewenang tersebut.
 
Sementara, dengan dicabutnya perda tentang pemerintahan desa, apakah pemerintah daerah sudah melakukan langkah-langkah antara lain penerbitan Perbup. Apakah pemerintah desa sudah menindaklanjuti dengan perdes tentang perda yang dicabut.
 
Terkait Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, setelah selesai penyusunan perda, hendaknya pemerintah daerah segera menindaklanjuti dengan Perbup. Sehingga pelaksanaannya nantinya sudah memiliki payung hukum. Selain itu, pihak eksekutif harus selalu melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat dan wilayah lain terkait proses penyusunan Raperda tersebut.
 
Fraksi Gabungan Amanat Rakyat, melalui juru bicaranya menyatakan sepakat untuk mencabut perda 15/2011 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana telah diubah dengan perda 11/2013 serta pencabutan beberapa perda tentang pemerintahan desa. Karena perda-perda tersebut bertentangan dengan aturan diatasnya.
 
Sementara, terkait Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat sepakat untuk dibahas lebih lanjut.
 
Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional dalam pemandangan umumnya, menyatakan apakah perda-perda yang dicabut tidak bisa dilakukan perubahan sebelum dicabut untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Sementara terkait PP 18/2017, Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional menanyakan sejauh mana hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
Share



45 Komentar

    toko hijab pashmina terbaru 12 September 2017

    toko hijab pashmina terbaru

    grosir jilbab pashmina 13 September 2017

    grosir jilbab pashmina

    toko hijab pesta terbaru 13 September 2017

    toko hijab pesta terbaru

    jual jilbab pesta 13 September 2017

    jual jilbab pesta

    grosir hijab remaja terbaru 14 September 2017

    grosir hijab remaja terbaru

    toko jilbab remaja 14 September 2017

    toko jilbab remaja

    toko hijab satin murah 15 September 2017

    toko hijab satin murah

    toko hijab satin online 15 September 2017

    toko hijab satin online

    grosir hijab scarf murah 16 September 2017

    grosir hijab scarf murah

    toko hijab segi empat terbaru 16 September 2017

    toko hijab segi empat terbaru

Form Komentar

Banner

Berita Terpopuler

Selang sehari setelah kedatangan jajaran Polres Pacitan, tepatnya
Setelah sebelumnya pada Rabu 28 Oktober 2015 Bupati Pacitan

Facebook Fanpage