Reses, Infrastruktur Jalan Mendominasi Keluhan Warga

By Media Center 25 Feb 2020, 14:06:27 WIB Berita
Reses, Infrastruktur Jalan Mendominasi Keluhan Warga

Gambar : Wakil Ketua DPRD Eko Setyoranu Saat Menerima Laporan Hasil Reses


Kondisi jalan di sejumlah wilayah memprihatinkan. Warga mengeluh lantaran jalan rusak menahun tak kunjung di perbaiki. Keluhan itu juga di sampaikan warga kepada wakil rakyat, yang menggelar reses masa sidang II tahun 2020.

“Usulan ini bukan buatan kawan kawan DPRD, ini hasil real di lapangan,” ujar Eko Setyoranu wakil ketua DPRD pacitan, usai sidang paripurna penyusunan hasil reses, pekan lalu.

Menurutnya, anggota DPRD Pacitan memperoleh ribuan aspirasi dalam agenda kunjungan kerja wajib, yang di gelar selama dua hari ke berbagai pelosok pacitan ini.  Sambat warga terkait buruknya infrastruktur jalan, masih mendominasi. Hasil serap aspirasi di lapangan, di temukan banyak titik jalan yang musti di renovasi. Utamanya, jalan kabupaten yang menjadi akses vital roda perekomian masyrakat.

Jalan sepanjang 4 kilometer di desa Gayuhan kecamatan Arjosari,misalnya.Kala musim hujan datang, jalan tersebut berubah menjadi kubangan air, bak ranjau darat yang mengancam nyawa pengguna jalan.kerap kali, warga jatuh tersungkur saat melalui jalan yang juga menghubungkan akses menuju lokasi wisata pemandian air hangat Tirto Husodo ini.namun, warga mau tak mau harus berjibaku dengan jalan rusak itu, lantaran tidak ada akses lain.

saat terik matahari, seluruh aspal jalan mengelupas dan berdebu. Sebagian warga yang tinggal dekat dengan jalan raya, harus rela menghirup udara kotor, akibat jalan rusak.belum lagi, lalu lalang kendaraan proyek Waduk tukul membuat debu semakin pekat.

Sebagai jalur utama menuju obyek wisata, akses jalan tersebut musti segera di tangani. Di sisi lain pemerintah juga tak boleh abai dengan kondisi jalan poros desa dan jalan penunjang usaha tani.”Pemerintah bisa memprioritaskan penanganan jalan rusak, di APBD perubahan dan ABPD induk tahun 2021,” terangnya.

Selain itu, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, kalangan DPRD juga banyak mendengar keluhan warga terkait hambatan pembangunan di desanya. Satu diantaranya adalah fasilitas dan sarana penunjang pendidikan. Semisal, sekolah PAUD yang belum memiliki gedung layak pakai. Banyak pula di temui, usulan pembangunan terkait bidang ekonomi, kesehatan dan sosial.

”Ini masuk dokumen DPRD, yang akan mempengaruhi APBD nanti. Otomatis masuk di musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) daerah,” pungkasnya.




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment