Pemandangan Umum Fraksi Gabungan Amanat Rakyat Atas Raperda APBD 2019

By Media Center 06 Des 2018, 14:14:29 WIB Berita
Pemandangan Umum Fraksi Gabungan Amanat Rakyat Atas Raperda APBD 2019

Gambar : Suwandi Iwan Suhendra, Juru Bicara FGAB AManat Rakyat


RAPBD tahun anggaran 2019 secara performance terlihat terlalu pesimistis. Dimana, sisi pendapatan proyeksi atas pendapatan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Dengan melihat tehnis penyusunan RAPBD yang berimbang ini ketika proyeksi atas sisi pendapatan pesimis maka dalam pemanfaatan dan penggunaan untuk pebelanjaannya tentu juga akan sangat terbatas. 

“Sehingga kurang meyakinkan untuk bisa melakukan pemantapan dan percepatan pembangunan pada tahun ketiga periode bapak bupati,” kata Suwandi Iwan Suhendra, juru bicara Fraksi Gabungan Amanat Rakyat.

Bidang urusan sebagai indikator kinerja pembangunan daerah pada beberapa urusan target capaiannya diproyeksikan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Sehingga status targetnya minus. Sebagai contoh, pada urusan kesehatan indikator angka usia harapan hidup (tahun) realisasi tahun sebelumnya adalah 72,53 tahun target tahun 2019 menjadi 71,16 tahun sehingga status targetnya minus. Pada indikator kineria persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan, realisasi tahun yang lalu 98,2 menjadi 96 maka status targetnya minus.

RAPBD Kabupaten Pacitan tahun 2019 yang demikian pesimistis menurut Fraksi Gabungan Amanat Rakyat dikarenakan pada salah satu urusan di otonomi daerah pada indikator kineria inflasi (%) ternyata sangat kurang rasional dimana inflasi pada realisasi tahun sebelumnya dicapai 3,8 persen tapi dalam target tahun 2019 justru dicanangkan inflasi menjadi 6,41 persen. 

“Dalam hemat kami ketika inflasi ditarget pada angka 6,41 % maka sulit untuk mewujudkan  pertumbuhan ekonomi yang baik dan sehat di Kabupaten Pacitan karena laju pertumbuhan ekonomi akan tertahan dengan tingginya laju inflasi sehingga orientasi pendapatan akan sulit bergerak cepat dan dinamis,” lanjut Suwandi Iwan Suhendra.

Selain itu, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat juga menyoroti perihal transparansi sumber pendanaan APBD terutama pagu dari pemerintah pusat dan propinsi. Prioritas pembangunan infrastruktur pasca bencana untuk mengurangi kemiskinan, pada substansi lokasi dan pelaksanaannya juga harus di jelaskan oleh pemerintah daerah.
 




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment