Pemandangan Umum Fraksi DPRD Atas Raperda APBD Perubahan 2018

By Media Center 30 Sep 2018, 10:10:10 WIB Berita
Pemandangan Umum Fraksi DPRD Atas Raperda APBD Perubahan 2018

Sesuai dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011, bahwa kepala daerah menyampaikan Raperda tentang Perubahan APBD beserta lampirannya paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapat persetujuan bersama. Untuk itu, fraksi-fraksi DPRD mengapresiasi kepada Bupati Pacitan yang telah menyampaikan rancangan perubahan APBD lebih awal satu bulan dari ketentuan regulasi.
Dalam rancangan perubahan APBD, baik dari sisi pendapatan dan sisi belanja semuanya mengalami peningkatan. Artinya, pendapatan daerah dan belanja daerah naik diharapkan kesejahteraan masyarakat Pacitan juga mengalami peningkatan.
Fraksi-fraksi DPRD Pacitan juga yakin bahwa penyusunannya telah sesuai dengan Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 109 tahun 2017, sehingga alokasi anggarannya telah runtut dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 
Fraksi Partai Demokrat
Dalam pemandangan umumnya Fraksi Partai Demokrat menyampaikan, adanya peningkatan sebesar 2 % pada sisi pendapatan daerah, yang didapatkan dari pendapatan asli daerah naik 5,61 %, dana perimbangan naik 1,18 % dan dari pendapatan lain-lain yang sah terjadi peningkatan 3,37 %. Dengan adanya peningkatan disisi pendapatan tersebut, Fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah daerah lebih optimal dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang belum dianggarkan untuk menjadi prioritas pada tahun 2018 ini.
Melihat proyeksi pendapatan daerah yang meningkat, maka sudah barang tentu ada kenaikan di belanja daerah dan pembiayaan daerah sehingga terjadi perubahan defisit. Fraksi Partai Demokrat melihat ada indikator sasaran pada tahun 2017 yang belum maksimal.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat berharap agar pemerintah daerah memperhatikan dan mewaspadai terhadap bencana alam, seperti kekeringan yang terjadi pada setiap tahunnya. Solusinya, tidak hanya sebatas pengiriman air, tetapi juga bagaimana memaksimalkan potensi sumber mata air yang ada. Terhadap sector infrastruktur di bantaran sungai Grindulu yang sampai saat ini belum tergarap akibat bencana banjir yang lalu juga menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat.
Terkait dengan sektor pariwisata khususnya pantai, Fraksi Partai Demokrat berharap agar pemerintah memperhatikan akses jalan terutama yang belum bisa dilewati oleh kendaraan roda empat atau lebih. Demikian juga dengan rusaknya beberapa infrastruktur akibat hempasan gelombang tinggi dalam perbaikannya harus memperhatikan aspek pengurangan resiko bencana. Begitu juga dengan penataan kawasan untuk berjualan bagi masyarakat setempat. Selain itu, banyak jenis wisata selain pantai yang belum tergarap maksimal, untuk digarap agar mampu menjadi alternatif destinasi wisata serta menambah PAD.
Kawasan Teleng Ria juga menjadi atensi Fraksi Partai Demokrat. Kawasan yang porak poranda akibat ombak besar yang menerjang kawasan tersebut hingga kini belum tergarap. Meskipun kawasan tersebut telah di pihak ketigakan, namun koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola harus dilakukan. Mengingat kawasan tersebut menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan karena berada dikawasan kota.
 
Fraksi Partai Golkar
Fraksi Partai Golkar menyampaikan proyeksi pendapatan daerah yang mengalami kenaikan sebesar 2,01 % dibanding proyeksi awal 2018 adalah yang terjelek dan sangat pesimis dalam 10 tahun terakhir. Sehingga perencanaan perubahan APBD 2018 ini sangat jauh dari harapan masyarakat Pacitan.
Dari sisi pendapatan asli daerah, kenaikan 5,61 % dari proyeksi awal, kenaikan signifikan hanya terjadi pada pendapatan BLUD. Artinya, OPD penghasil hanya RSUD. Sedangkan dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah justru sangat jauh penurunannya. Untuk pajak daerah dengan proyeksi 29,648 miliar, artinya OPD yang bertanggungjawab tidak punya komitmen serius untuk menggali potensi. 
Kemudian retribusi daerah, proyeksinya justru sangat pesimis. Untuk P-APBD ini diproyeksikan sebesar 22,509 miliar, turun drastis dari proyeksi awal, 25,248 miliar. Dan, yang juga menjadi pertanyaan, ini terjun bebas dari realisasi tahun 2017 yang mencapai angka 26 miliar. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta agar alasan-alasan klasik seperti bencana, kondisi alam dan lainnya tidak digunakan lagi.
Untuk kebijakan belanja daerah, Fraksi Partai Golkar menyayangkan bahwa belanja langsung diproyeksikan rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan belanja yang rendah ini salah satunya akibat dari menurunnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini tentu saja menghambat penyelesaian penuntasan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.
Perencanaan belanja langsung juga menjadi sorotan Fraksi Partai Golkar. Menurut Fraksi Partai Golkar, perencanaan pada beberapa OPD kurang memperhatikan aturan yang ada. Seperti pada saat penyusunan RKPD maupun perubahannya yang tidak memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD karena beralasan tidak sesuai dengan rencana kerja OPD.
Kemudian terkait dengan belanja pegawai yang naik dari 38,701 miliar menjadi 41,188 miliar. Terkait hal itu, bahwa direncanakan mulai September 2018 akan diperlakukan tambahan penghasilan PNS (TPP). Tentunya dengan adanya TPP, maka belanja pegawai pada belanja langsung semestinya berkurang, namun pada kenyataannya dinaikkan.
 
Fraksi PDI Perjuangan
Dari rancangan perubahan APBD 2018, Fraksi PDI Perjuangan, berpandangan ada beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut agar semua dapat memahami dan mengerti. Dari sisi pendapatan daerah, untuk meningkatkan PAD dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat perlu lebih dioptimalkan lagi dengan cara optomasilasi pengelolaan aset daerah yang belum digarap atau masih dalam kondisi pasif.
Dari sisi belanja daerah, pada penyusunan program dan kegiatan dalam rancangan perubahan APBD tahun 2018 harus tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD tahun 2018. Meliputi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, percepatan penaggulangan kemiskinan, ketahanan pangan daerah, pembangunan infrastruktur dasar, perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kehidupan beragam dan sosial kemasyarakatan.
Fraksi PDI Perjuangan, berpendapat, pemberian keleluasaan dan kewenangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekwensi bahwa pemerintah kabupaten dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah sesuai kondisi potensi yang dimiliki. Pemerintah daerah diberi keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 
Fraksi Gabungan Amanat Rakyat
Dari nota keuangan Bupati Pacitan tentang Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2018, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat, mempertanyakan kendala dan permasalahan apa pada sisi pendapatan daerah pada pos pendapatan asli daerah (PAD) di komponen retribusi daerah mengalami penurunan proyeksi pendapatan. Selain itu, pada dana perimbangan, terutama dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak juga menjadi pertanyaan Fraksi Gabungan Amanat Rakyat. Seperti apakah sifat dana penerimaan tersebut? Apakah merupakan anggaran yang bebas dan tidak terikat peruntukannya? Dan direncanakan mayoritas untuk program baru atau lanjutan. Begitu juga dengan lain-lain pendapatan yang sah pada komponen yang sama untuk dijelaskan.
Dari sisi belanja daerah, adanya penguranagan dan penambahan proyeksi belanja sudah dipertimbangkan dengan matang? Ketika dikurangi akan cukup untuk mencapai target sasaran pada tahun 2018, dan apakah ketika dilakukan penambahan akan memungkinkan dilaksanakan sampai pada tahun anggaran berjalan 2018? Mohon hal tersebut dijelaskan oleh Bupati. Begitu juga dengan belanja langsung. Atas pertimbangan apa perubahan proyeksi bertambah dan orientasi apa pada belanja barang dan jasa lebih besar dari belanja modal.
Fraksi Gabungan Amanat Rakyat berharap untuk tahun kedepannya, demi percepatan pembangunan di segala bidang, hendaknya lebih mengefektifkan dan melakukan efisiensi antara proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Serta, lebih spesifik pada komponen proporsi belanja modal yang lebih besar dibanding belanja barang dan jasa serta belanja pegawai.
Selain itu, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat juga menyoroti skala prioritas pembangunan dalam visi dan misi bupati dan wakil bupati yang belum mencapai target. Seperti, target 2017 atas indikator sasaran perurusan, status target indikator program RKPD 2018 pada beberapa OPD yang minus dan stagnan di banding capaian tahun sebelumnya. Progres penanganan bencana, terutama terhadap masyarakat yang terdampak juga harus terus dilaksanakan. Mengingat, sampai saat ini masih ada masyarakat yang memprihatinkan kondisinya, terutama terkait tempat tinggal layak huni.
 
Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional
Setelah mencermati sisi pendapatan secara keseluruhan, Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional berpandangan, peningkatan PAD dimana masih didominasi oleh sector pajak dan retribusi daerah, kontribusi dari bagi hasil BUMD dan juga pendapatan BLUD. Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional belum melihat pengelolaan aset daerah yang optimal sehingga bisa berkontribusi kepada PAD. Bagaimana pola pengelolaan aset daerah berupa tanah dan bangunan, seperti stadion dan GOR Pacitan, pelabuhan dan tempat pelelangan ikan, tempat pariwisata dan pasar sehingga menjadi aset daerah yang berdaya guna. 
Terkait SiLPA, Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional berpandangan bahwa SiLPA yang besar merupakan hal yang tidak baik karena ada kesempatan dan peluang yang hilang , yaitu tujuan program yang gagal diwujudkan. Karena dana yang terserap sesuai program kerja, nantinya akan menghambat program kerja selanjutnya. Pemerintah daerah, kedepan, harus lebih jeli dalam menyusun perencanaan program.
Dari sisi belanja daerah, Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional berpendapat, terkait penyerapan anggaran, dengan aturan yang berbeda pada tiap OPD mengakibatkan kesulitan tersendiri bagi pengguna anggaran sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran terhambat, khususnya dana program pembangunan infrastruktur perdesaan. Selain itu, pada pos belanja langsung, Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional, menyayangkan adanya penambahan belanja rutin barang dan jasa pada OPD, sementara belanja modal untuk kepentingan umum nilainya kecil.
Disamping itu, Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional memberi catatan seiring meningkatnya anggaran belanja, pemerintah daerah juga meningkatkan profesionalisme birokrasi, dimulai dari tingkat paling atas hingga bawah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat mudah dan cepat. Pembangunan kawasan wisata dan edukasi kepada masyarakat tentang kebencanaan juga disampikan oleh Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional.
 



Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment