Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Pacitan

By Media Center 08 Feb 2019, 11:18:40 WIB Berita
Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Pacitan

Gambar : Rapat Paripurna Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Tahun 2018


Dalam ketentuan umum Pasal 1 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan, yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Susunan dan kedudukan DPRD termaktub dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dan, ayat (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat Daerah kabupaten/kota.

Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD ini berlandaskan pada Pasal 33 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dan Pasal 38 huruf (i) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan bahwa salah satu tugas dan wewenang Pimpinan DPRD adalah menyampaikan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Langkah DPRD Kabupaten Pacitan untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat diantaranya adalah dengan mengembangkan website beserta aplikasinya sehingga kegiatan DPRD dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu dengan penerbitan media cetak secara berkala harapannya adalah masyarakat dapat memantau kinerja DPRD Kabupaten Pacitan.

A. FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Fungsi pembentukan peraturan daerah yang sebelumnya adalah fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD yang diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati, membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda, dan mengajukan usul rancangan Perda.

Pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat rangkaian tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan atau penetapan, dan pengundangan. Program Pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati. Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Dalam setiap tahapan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggota DPRD telah mencurahkan semua gagasan, ide, dan pemikiran untuk kemudian didiskusikan secara intens yang terkadang secara maraton hingga dini hari. Pembahasan terhadap substansi Perda dilakukan secara seksama dengan memperhatikan aspirasi rakyat agar menghasilkan kebijakan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1. Perda Yang Ditetapkan Oleh DPRD Kabupaten Pacitan

Selama tahun 2018 DPRD Kabupaten Pacitan telah menetapkan 17 (Tujuh Belas) Peraturan Daerah Non APBD. Dengan rincian sebagai berikut. 11 (Sebelas) Raperda telah ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda.  2 (Dua) Raperda, yakni, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang telah dilaksanakan evaluasi Gubernur. Dan, 4 (Empat) Raperda lainnya, yakni, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, dan Raperda tentang Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun masih dalam proses fasilitasi Gubernur.

Sedangkan 2 (Dua) Raperda, yaitu, Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Arjosari dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kebonagung sesuai kesepakatan bersama antara eksekutif dan DPRD pembahasannya ditunda sampai dengan tahun 2019.

I. Sebelas (11) Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan adalah :

  1. Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang pajak Hiburan 
  2. Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  3. Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penenanggulangan HIV dan Aids
  4. Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame
  5. Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Ruang Ruang Terbuka Hijau Bagian Wilayah Perkotaan
  6. Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
  7. Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Pacitan
  8. Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  9. Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  10. Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 
  11. Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa 

II. DPRD Kabupaten Pacitan telah menyetujui rencana pembahasan terhadap 8 (delapan) Raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019, yakni :

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan / Kebersihan.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
  5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Bidang Pemerintahan Desa.
  6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Medik Veteriner Dan Inseminasi Buatan.
  7. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Arjosari
  8. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kebonagung

III. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan juga mengeluarkan 1 (satu) Peraturan DPRD pada Tahun 2018, yakni:

  1. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD

 

B. FUNGSI ANGGARAN

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

  1. Membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

  2. Membahas rancangan Perda tentang APBD;

  3. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan

  4. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

DPRD Kabupaten Pacitan telah membahas dan menyetujui Perda-Perda APBD, yakni :

  1. Perda Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017
  2. Perda Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
  3. Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019

C. FUNGSI PENGAWASAN

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Pengawasan dapat dilaksanakan melalui rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di samping kegiatan tersebut, untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017, telah diterbitkan Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor 188.46/08/KPTS/DPRD/2018 tentang Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2018 mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Laporan ini menggambarkan secara mendalam mengenai apa yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2018.

 

Pacitan, Januari 2019




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

Write a comment

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment