Fraksi-Fraksi DPRD Sampaikan Pemandangan Umum Terkait Dua Raperda

By Media Center 23 Mei 2018, 02:33:07 WIB Berita
Fraksi-Fraksi DPRD Sampaikan Pemandangan Umum Terkait Dua Raperda

DPRD Kabupaten Pacitan menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua raperda yang diajukan oleh Bupati Pacitan. Kedua Raperda tersebut adalah Raperda tentang perubahan atas Perda 9/2016 tentang pemilihan kepala desa dan Raperda tentang perubahan perda 28/2011 tentang retribusi pelayanan pasar.
 
Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan umumnya menyampaikan, untuk Raperda tentang perubahan atas Perda 9/2016 tentang pemilihan kepala desa, belum melihat penjelasan teknis ats penjabaran beberapa pasal serta bagaimana bentuk koordinasi antara OPD yang membidangi, desa, camat serta OPD terkait lainnya dalam implentasi pelaksanaannya. Termasuk juga berkenaan calon terpilih dan pemilihan kepala desa antar waktu. 
 
Untuk Raperda tentang perubahan perda 28/2011 tentang retribusi pelayanan pasar, Fraksi Partai Demokrat berpendapat agar Bupati menjelaskan atas beberapa hal dalam perubahan tersebut, seperti pelimpahan 7 pasar sudah melalui kajian yang cermat dan dapat diterima masyarakat serta jika ada peningkatan retribusi pasar, apakah pelayanannya akan semakin baik.
 
Fraksi Partai Golkar berpendapat untuk Raperda tentang perubahan atas Perda 9/2016 tentang pemilihan kepala desa, harus diatur lebih cermat lagi dengan pemberian sanksi yang tegas dan berat apabila terjadi lagi penguduran diri calon. Sementara, untuk Raperda tentang perubahan perda 28/2011 tentang retribusi pelayanan pasar, Fraksi Partai Golkar memohon penjelasan terkait penambahan obyek retribusi dan perubahan beberapa tarif, apakah hal tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat ataukan belum.
 
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan dalam Raperda tentang perubahan perda 28/2011 tentang retribusi pelayanan pasar, apakah pemerintah daerah sudah menambah obyek dan meningkatkan sarana prasarana demi pelayanan yang lebih baik sehingga menaikkan nominal retribusi. Terkait Raperda tentang perubahan atas Perda 9/2016 tentang pemilihan kepala desa, Fraksi PDI Perjuangan akan mendalami dan mengkaji dalam pembahasan berikutnya.
 
Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional berpendapat terkait Raperda tentang perubahan atas Perda 9/2016 tentang pemilihan kepala desa, ada beberapa pasal yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut serta penafsiran yang jelas agar tidak terjadi multi tafsir di masyarakat. Untuk itu, Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional mendorong agar Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati agar bisa memaksimalkan isi perda yang ada. Untuk Raperda tentang perubahan perda 28/2011 tentang retribusi pelayanan pasar, khusus kenaikan tarif agar dikaji secara mendalam apakah tarif retribusi tidak memberatkan para pelaku kegiatan di pasar.
 
Fraksi Gabungan Amanat Rakyat dalam pemandangan umumnya menyampaikan, untuk Raperda tentang perubahan atas Perda 9/2016 tentang pemilihan kepala desa, agar perda tersebut nanti dapat bejalan maksimal, harus dibarengi dengan peraturan bupati agar hal-hal yang bersifat teknis yang tidak  diatur dalam perda ada payung hukumnya. Sementara, untuk Raperda tentang perubahan perda 28/2011 tentang retribusi pelayanan pasar, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat berpendapat selain masalah retribusi, yang tidak akalah penting adalah zoonasi kios sesuai dengan peruntukan semula untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan.




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment