Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/imagomed/public_html/dprd.pacitankab.go.id/config/koneksi.php on line 12
Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016

081234123504

Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016

05 Juni 2017
09:48:40 WIB
Meskipun mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016, namun ada catatan penting yang perlu mendapat perhatian.
 
Diantaranya, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain, Pemkab Pacitan belum optimal dalam melaksanakan pemeriksaan pajak dan mengelola denda pajak. Serta penatausahaan persediaan pada lima SKPD belum memadai.
 
Selain itu, BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2016 kepada 382 orang atau badan sebesar Rp 763.376.374,- tidak sesuai ketentuan. Dan, pelaksanaan 20 paket pekerjaan pada tiga SKPD tidak sesuai kontrak sebesar Rp 695.857.165,92.
 
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pacitan antara lain agar memerintahkan, pertama, menetapkan peraturan bupati tentang pemeriksaan pajak yang dilengkapi dengan Prosedur Operasional Standar (POS) dan memerintahkan Kepala Bapenda untuk melaksanakan pemungutan pajak dengan berpedoman para Peraturan Daerah tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parker, pajak air tanah, dan pajak sarang burung wallet. Kedua, memperingatkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala BKPP dan Kepala Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas para penyimpan atau pengurus barang.
 
BPK juga memerintahkan Kepala Bapenda untuk melaksanakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di lingkungan Pemkab Pacitan sesuai dengan Perda nomor 13 tahun 2010.
 
Lainnya, memerintahkan Kepala DBMP, Kepala DCKTRK, dan Diretur RSUD dr. Darsono agar lebih cermat dalam mengendalikan kegiatan di lingkungan SKPD yang dipimpinnya. Dengan menginstruksikan PPK agar lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan teknis pekerjaan. Dan, memerintahkan PPHP terkait agar lebih cermat dalam menilai hasil pekerjaan.
 
BPK juga memerintahkan agar PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 631.977.105,52 pada DBMP, Rp 37.722.411,66 pada DCKTRK dan Rp 26.157.648,74 pada RSUD dr. Darsono dan menyetorkan ke Kas daerah.
 
Terakhir, BPK memerintahkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk memproses indikasi kerugian daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp 695.857.165,92 sesuai mekanisme penyelesaian kerugian daerah.
Share



12 Komentar

    Baju Partai Murah di Bandung 07 Juni 2017

    Baju Partai Murah di Bandung

    Baju Partai Murah di Bandung 07 Juni 2017

    Baju Partai Murah di Bandung

    Baju Promosi di Bandung 07 Juni 2017

    Baju Promosi di Bandung

    Baju Promosi di Bandung 08 Juni 2017

    Baju Promosi di Bandung

    Jasa Baju Kaos Sablon Murah 08 Juni 2017

    Jasa Baju Kaos Sablon Murah

    Jasa Baju Kaos Sablon Murah 08 Juni 2017

    Jasa Baju Kaos Sablon Murah

    Jasa Konveksi Baju Kaos Murah 09 Juni 2017

    Jasa Konveksi Baju Kaos Murah

    Jasa Konveksi Baju Kaos Murah 09 Juni 2017

    Jasa Konveksi Baju Kaos Murah

    Jasa Konveksi Kaos Polo 10 Juni 2017

    Jasa Konveksi Kaos Polo

    Jasa Konveksi Kaos Polo 10 Juni 2017

    Jasa Konveksi Kaos Polo

    Awal 12

Form Komentar

Banner

Berita Terpopuler

Selang sehari setelah kedatangan jajaran Polres Pacitan, tepatnya
Setelah sebelumnya pada Rabu 28 Oktober 2015 Bupati Pacitan

Facebook Fanpage