Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/imagomed/public_html/dprd.pacitankab.go.id/config/koneksi.php on line 12
Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2017

081234123504

Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2017

07 Maret 2018
11:42:24 WIB
DPRD Kabupaten Pacitan menggelar rapat paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan akhir tahun anggaran 2016. Mengawali laporannya Bupati Indartato menyampaikan pencapaian Kabupaten Pacitan selama tahun 2017. Diantaranya, sejumlah penghargaan untuk tingkat nasional dan penghargaan tingkat propinsi. 

‘’Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan selamat dan terima kasih atas prestasi yang diperoleh baik secara kelembagaan, kelompok maupun perorangan,’’ kata Bupati.

Berkaitan dengan LKPJ, Bupati menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah, terdiri dari pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Pendapatan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2017 terealisasi lebih dari 90 persen. Sedangkan belanja tidak langsung terealisasi Rp 970 miliar atau 95,25 persen dari pagu. Dan belanja langsung sekitar Rp 659,4 miliar atau 95,26 persen. Untuk pengelolaan pembiayaan daerah terealisasi Rp 27,3 miliar yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah Rp 28,3 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 950 juta.

Selain perangkaan pengelolaan keuangan daerah, Bupati Indartato juga menjelaskan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa indikator makro. Antara lain, PDRB atas dasar harga konstan Rp 10,04 triliun, PDRB atas harga berlaku Rp 14,1 triliun, pendapatan per kapita Rp 25,6 juta dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,25 persen, penduduk miskin 15,42 persen dan indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 65,92 persen.

Ditemu terpisah, Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono mengatakan bupati setiap tahunnya diwajibkan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah berupa, laporan penyelenggaraan pemerintah kepada pemerintah, kepada DPRD dan kepada masyarakat. Selain itu, masih ada satu lagi yang harus disusun dan dilaporkan ke pemerintah yaitu evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) sebagaimana diatur dalam PP 6/2008.

“Selanjutnya, DPRD akan mencermati dan membahas LKPJ ini untuk selanjutnya dituangkan dalam rekomendasi yang berisi catatan strategis sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun mendatang,” ungkap Ronny Wahyono.

Share



2 Komentar

    Peluang usaha sampingan di Ambon 08 Maret 2018

    Peluang usaha sampingan di Ambon

    Peluang usaha sampingan di Bali 08 Maret 2018

    Berita Terpopuler

    Selang sehari setelah kedatangan jajaran Polres Pacitan, tepatnya
    Kekuatan APBD Pacitan pada 2018 bakal makin gemuk. Pemkab

    Facebook Fanpage