Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/imagomed/public_html/dprd.pacitankab.go.id/config/koneksi.php on line 12
Jawaban Bupati Terhadap PU Fraksi-Fraksi Atas Pengajuan 6 Raperda

081234123504

Jawaban Bupati Terhadap PU Fraksi-Fraksi Atas Pengajuan 6 Raperda

19 Desember 2016
03:11:42 WIB

Dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Pacitan, Rabu (30/11), Bupati Indartato menyampaikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi terkait pengajuan enam Raperda.

Bupati Indartato menyampaikan bahwasanya penyusunan Raperda yang diajukan kepada DPRD sudah sesuai dengan tahapan, serta melibatkan stakeholder yang ada. Mulai dari penyusunan naskah akademik hingga menjadi draft Raperda. Selain itu, penyusunannya telah memperhatikan RPJMD, RTRW, dan RDTR.

Untuk Raperda rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah Kabupaten Pacitan 2016-2026, Bupati Indartato menjelaskan terkait peningkatan pelayanan di obyek wisata, pemerintah daerah berkomitmen terciptanya kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Terkait Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 21 tahun 2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, bupati menjelaskan penambahan obyek retribusi baru diantaranya luweng jaran, luweng ombo, etalase geopark gunung sewu Pancer Door, dan penggunaan GOR. Pemerintah daerah sependapat bahwa tidak semua obyek wisata akan dikenai retribusi, utamanya yang sudah dikelola secara mandiri oleh masyarakat atau desa setempat.

“Tidak semua obyek retribusi mengalami kenaikan yang sama, tetapi berdasarkan pada kondisi obyek wisata dan tingkat kunjungan wisatawan,” kata Bupati Indartato.

Bupati Indartato juga akan menindaklanjuti usulan dari fraksi-fraksi untuk menggunakan tiket masuk elektronik. Untuk itu, pihaknya akan melakukan kajian-kajian terkait hal tersebut. Termasuk juga usulan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi.

Sementara terhadap rancangan perda pemilihan kepala desa serentak dan syarat calon kepala desa, Bupati Indartato menjelaskan dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa terutama pasal 31 ayat 2 dan pasal 33 huruf m jelas disebutkan bahwa pemerintah daerah tidak mengatur hal teknis terkait pemilihan kepala desa. Karena untuk hal-hal yang bersifat teknis sudah diatur dalam Permendagri nomor 112 tahun 2014, dan akan diperjelas dalam peraturan bupati.  

Bupati juga menjelaskan hal-hal yang terkait dengan judul Raperda dan pencantuman pasal pembiayaan pemilihan kepala desa dapat dilakukan pembahasan secara mendalam pada pansus-pansus.

Terhadap rancangan perda tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio suara Pacitan (RSP), Bupati Indartato memandang aturan ini nantinya merupakan payung hukum kegiatan siaran khususnya dalam pengurusan izin kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Untuk pembiayaan, tentu saja bertumpu pada APBD, karena pos anggaran untuk RSP sudah disinkrinkan dengan organisasi perangkat daerah yang baru. Kedepan, untuk memperluas jangkauan siaran, adalah dengan penguatan daya pancar dan pemasangan stasiun relay dengan ketinggian maksimal.

“Demikian pokok-pokok jawaban terhadap PU fraksi-fraksi DPRD, semoga dapat memberikan gambaran secara umum guna memperlancar pembahasan materi Raperda pada tahap selanjutnya,” pungkas Bupati Indartato.

 

Share



0 Komentar

    Form Komentar

    Banner

    Berita Terpopuler

    Selang sehari setelah kedatangan jajaran Polres Pacitan, tepatnya
    Setelah sebelumnya pada Rabu 28 Oktober 2015 Bupati Pacitan

    Facebook Fanpage