Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/imagomed/public_html/dprd.pacitankab.go.id/config/koneksi.php on line 12
Gabungan Komisi DPRD Beri Masukan Tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016

081234123504

Gabungan Komisi DPRD Beri Masukan Tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016

05 Juli 2017
11:44:45 WIB
Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016 ini, pendalamannya dilakukan dengan beberapa tahap. Yaitu dimulai dari pembahasan di tingkat badan anggaran sebagai dukungan awal pembahasan guna referensi pada pendalaman substansi materi oleh fraksi-fraksi dan  komisi-komisi, dilanjutkan pembahasan di masing-masing komisi bersama OPD dan stake holder terkait, serta dilanjutkan pembahasan di tingkat gabungan pimpinan komisi dengan pemerintah daerah.

Hal tersebut diungkapkan Indrata Nur Bayu Aji, juru bicara gabungan komisi, dalam rapat paripurna, pada Kamis (23/6/2017).

Selain perangkaan realisasi APBD, Indrata Nur Bayu Aji mengungkapkan dalam pembahasan pada rapat gabungan pimpinan komisi dengan pemerintah daerah terdapat beberapa substansi dan catatan-catatan pada beberapa OPD yang perlu menjadi perhatian bersama.

Diantaranya, Pengadaan tanah milik desa, sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur, baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya.  Sehingga perlu untuk segera disusun pengaturannya yaitu berupa peraturan bupati.  
“DPRD berharap secepatnya di susun draf atas peraturan bupati tersebut,” kata Aji, sapaan akrabnya.

Yang tak kalah penting, lanjut Aji, terkait dengan kesesuaian perda di atas tahun 2000 dengan UU nomor 23 tahun 2014, dalam rangka penyelarasan dan harmonisasi produk hukum daerah, pemerintah daerah agar melakukan kajian atas kesesuaian perda dengan regulasi yang baru. Terhadap beberapa perda yang sudah tidak sesuai dan perlu adanya review kembali.

“DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah segera melakukan penyeseuaian perda dimaksud secara bertahap, yang dimulai tahun ini,” lanjutnya.

Bidang kesehatan juga menjadi sorotan gabungan komisi DPRD. Dalam pengelolaan obat serta  pencatatan persediaan obat agar menjadi lebih tertib, DPRD menekankan untuk dilakukan monitoring, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan obat di 24 puskesmas secara intens, serta diupayakan peningkatan SDM kapasitas pengelola  obat tersebut. Hal ini untuk menghindari temuan BPK yang selalu muncul di setiap tahunnya.

Sementara, terkait dengan penanganan dan pencegahan HIV/AIDS, DPRD menekankan kepada pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam penemuan kasus (misal membentuk jejaring dan mitra di masyarakat, melakukan deteksi dini/screening pada kelompok beresiko tinggi) dan mengoptimalkan poli VCT dirumah sakit sebagai bentuk pelayanan terhadap kelompok beresiko tinggi & penderita HIV.
Share



66 Komentar

    toko hijab murah 18 Juli 2017

    toko hijab murah

    toko hijab murah 18 Juli 2017

    toko hijab murah

    Kaos Polo Shirt di Bandung 19 Juli 2017

    Kaos Polo Shirt di Bandung

    Kaos Polo Shirt di Bandung 19 Juli 2017

    Kaos Polo Shirt di Bandung

    Konveksi Baju Bandung 19 Juli 2017

    Konveksi Baju Bandung

    Konveksi Baju Bandung 19 Juli 2017

    Konveksi Baju Bandung

    Konveksi Baju Distro Bandung 19 Juli 2017

    Konveksi Baju Distro Bandung

    Konveksi Baju Distro Bandung 20 Juli 2017

    Konveksi Baju Distro Bandung

    Konveksi Baju Kaos di Bandung 20 Juli 2017

    Konveksi Baju Kaos di Bandung

    Konveksi Baju Kaos di Bandung 20 Juli 2017

    Konveksi Baju Kaos di Bandung

    Awal 123... 7

Form Komentar

Banner

Berita Terpopuler

Selang sehari setelah kedatangan jajaran Polres Pacitan, tepatnya
Setelah sebelumnya pada Rabu 28 Oktober 2015 Bupati Pacitan

Facebook Fanpage