Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/imagomed/public_html/dprd.pacitankab.go.id/config/koneksi.php on line 12
Fraksi-Fraksi DPRD Pacitan Sepakati LPJ Bupati

081234123504

Fraksi-Fraksi DPRD Pacitan Sepakati LPJ Bupati

05 Juli 2017
11:53:06 WIB
Dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Pacitan, lima fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional, dan Fraksi Gabungan Amanat Rakyat menyepakati Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2016 menjadi perda.

Berikut adalah pendapat masing-masing fraksi.

Pendapat Fraksi Partai Demokrat
 
Fraksi Partai Demokrat melalui jurubicaranya Triyani mengapresiasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), akan tetapi jika dilakukan kerja yang lebih maksimal dari pemerintah daerah, kedepannya proyeksi PAD bisa bertambah. Diantaranya, penataan dan pemaksimalan obyek pajak, seperti pajak reklame, pajak rumah makan, dan lainnya serta retribusi.
“Kami ingin ada proyeksi pada tahun-tahun mendatang ada perencanaan yang maksimal terhadap pendapatan asli daerah dari obyek pajak,” kata Triyani.
Selain itu, sektor pariwisata merupakan harapan yang paling memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pacitan, karena berimplikasi pada ekonomi mikro. Pengelolaan perusahaan daerah seperti PDAM dan Perusda Aneka Daerah yang kurang maksimal, Fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah daerah mengambil langkah-langkah strategis.
Upaya penanganan kebutuhan masyarakat dalam menyambut Idul Fitri, traffic management dalam rangka mengurai kemacetan, baik di lokasi wisata maupun akibat pasar tumpah harus mendapat perhatian utama pemerintah daerah. Dan, selalu waspada akan terjadinya bencana, terutama tanah longsor.
Proyek-proyek infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, program RTLH, merupakan program yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan anggarannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pendapat Fraksi Partai Golkar
 
Sri Widowati, juru bicara Fraksi Partai Golkar mengatakan meskipun pencapaian PAD melebihi target, namun potensi atas pajak daerah, pemerintah daerah hendaknya segera melakukan pembenahan pemungutan, perbaikan data dan pemeriksaan terhadap obyek dan wajib pajak serta menyempurnakan sitem dan mekanisme pengenaan dan penagihan denda.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus melakukan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat, karena kita ketahui bersama bahwa dana perimbangan merupakan sumber terbesar dari APBD. Dengan harapan, realisasi transfer dapat terpenuhi sesuai dengan rencana anggarannya. 
“Masih terdapat piutang dari pemerintah daerah pada tahun 2016. Kita harapkan pada APBN Perubahan tahun ini dapat terselesaikan realisasi transfernya,” ungkap Sri Widowati.
Terkait belanja daerah, khususnya belanja langsung,  Fraksi Partai Golkar mencermati sampai dengan bulan Juni 2017 ini penyerapannya masih sangat lambat bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan.

Pendapat Fraksi PDI Perjuangan
 
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Widadi menyampaikan empat poin dalam pendapatnya. Pertama, dalam rangka peningkatan PAD dan layanan disektor pariwisata hendaknya pemerintah daerah melakukan sinergitas antar lembaga atau antar perangkat daerah. Termasuk juga melibatkan tokoh masyarakat dan para pegiat wisata. Sehingga dalam perencanaan program dan kegiatan akan mengarah pada tujuan dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
Kedua, sehubungan dengan perubahan musim yang ekstrim, Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah daerah melalui BPBD melaksanakan program dan kegiatan pengurangan resiko bencana dengan membuat desa tangguh bencana secara menyeluruh.
Ketiga, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar akan pendidikan dan kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan menilai GTT dan PTT masih dibutuhkan oleh sekolah dan puskesmas. Maka dari itu, pemerintah daerah hendaknya memperhatikan kesejahteraan para GTT dan PTT.
Keempat, terkait dengan perusahaan daerah aneka usaha Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah daerah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis sehingga tujuan pendirian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Pendapat Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional
 
Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional melalui juru bicaranya Nining Diah Purwanita mengatakan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 yang disampaikan Bupati Indartato memuat tentang laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas. Selain itu, DPRD juga menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK.
“Hal ini dapat menjadi materi sandingan dengan realisasi penggunaan anggaran dan menjadi bahan petimbangan kami untuk mengambil keputusan,” kata Nining Diah Purwanita.
Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional juga memahami bahwa konteks pembahasan Raperda tersebut tidak untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan materinya, melainkan dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi dan laporan dengan kenyataan sesuai dengan norma-norma yang ada.

Pendapat Fraksi Gabungan Amanat Rakyat
 
Pendapat Fraksi Gabungan Amanat Rakyat yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Nur Sigit Efendi mengatakan, pertama,  pada pengelolaan keuangan daerah, sependapat dan sepakat dengan hasil audit BPK, reaksi atas tanggapan pemerintah daerah atas hasil evaluasi BPK, dan setuju dengan penilaian BPK atas penghargaan opini WTP.
Kedua, pada kinerja pemerintah daerah, para pimpinan perangkat daerah, dalam mengorganisir memacu kinerja staf di tiap OPD, hendaknya lebih variatif dan inovatif. Agar kinerja staf bisa lebih baik, karena Fraksi Gabungan Amanat Rakyat mengamati potensi SDM yang dimiliki masih memungkinkan untuk ditingkatkan kinerjanya.
Ketiga, pada sistim administrasi, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat berharap aagar pemerintah daerah melakukan peningkatan kapasitas SDM sebagai verifikator kegiatan, hingga ditingkat desa. Karena masih belum ada sinkronisasi dibeberapa hal, terutama pada kegiatan bantuan keuangan, hibah maupun bansos.
Keempat, dengan diubahnya tatib DPRD, tentunya akan terjadi perubahan mitra kerja. Semoga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja lembaga dalam melayani masyarakat. Dan, mendukung visi misi Bupati untuk bisa memajukan Pacitan dan mewujudkan masyarakat Pacitan yang lebih sejahtera.
Share



111 Komentar

    Jasa Buat Kaos Di Bandung 05 Juli 2017

    Jasa Buat Kaos Di Bandung

    Jasa Buat Kaos Di Bandung 05 Juli 2017

    Jasa Buat Kaos Di Bandung

    Bikin Kaos Bandung 05 Juli 2017

    Bikin Kaos Bandung

    Bikin Kaos Bandung 05 Juli 2017

    Bikin Kaos Bandung

    Pesan Kaos Online Di Bandung 05 Juli 2017

    Pesan Kaos Online Di Bandung

    Pesan Kaos Online Di Bandung 06 Juli 2017

    Pesan Kaos Online Di Bandung

    Kaos Kampanye Murah Di Bandung 06 Juli 2017

    Kaos Kampanye Murah Di Bandung

    Kaos Kampanye Murah Di Bandung 06 Juli 2017

    Kaos Kampanye Murah Di Bandung

    Sablon Kaos Plastisol di Bandung 06 Juli 2017

    Sablon Kaos Plastisol di Bandung

    Sablon Kaos Plastisol di Bandung 06 Juli 2017

    Sablon Kaos Plastisol di Bandung

    Awal 123... 12

Form Komentar

Banner

Berita Terpopuler

Selang sehari setelah kedatangan jajaran Polres Pacitan, tepatnya
Setelah sebelumnya pada Rabu 28 Oktober 2015 Bupati Pacitan

Facebook Fanpage